Laporan ini menganalisis celah struktural dalam tata kelola industri operator seluler Indonesia, dengan fokus pada dominasi layanan prabayar, eksternalitas negatif spam dan penipuan digital, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan. Spam dan penipuan dalam telekomunikasi merupakan konsekuensi dari arsitektur kebijakan dan insentif pasar — bukan sekadar masalah teknis atau perilaku konsumen. OJK melaporkan kerugian sekitar Rp 7,8 triliun akibat penipuan daring, sementara Indonesia menempati posisi kedua negara dengan tingkat penipuan digital tertinggi di dunia menurut Global Fraud Index 2025.

Laporan ini mencakup:

• Peta operator telekomunikasi seluler Indonesia dan perbandingan global
• Analisis model penetapan harga dan komponen biaya operator
• Perbandingan tata kelola industri: Indonesia vs UK, Denmark, Singapura, AS, Australia
• Tantangan dominasi prabayar dan akuntabilitas nomor seluler
• 9 rekomendasi kebijakan konkret untuk Komdigi dan operator